Medan ( Sumatradaily.id )|| Kasus pemerasaan yang menyeret nama empat orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Medan yang pernah di selidiki Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) kini tak ada kabarnya. Saat ini publik masih terus bertanya- tanya hasil penyelidikan yang dilakukan Kejati Sumut.
Bagaimana terhadap kepastian hukum bagi 4 angota dewan tersebut. Hal ini seharusnya pihak Kejati Sumut dapat memberitahukan ke publik hasil pemeriksaan 4 anggota dewan kemarin.
Dalam pemberitaan yang lalu di beberapa media Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, SH mengatakan pemeriksaan masih terus berjalan. Namun sampai sekarang tidak ada penjelasan sudah sampai tahap apa pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya diketahui dari berita- berita media online maupun cetak disebutkan pihak Kejati Sumut telah melakukan permintaan keterangan terhadap 4 anggota DPRD Kota Medan.
Selain itu juga terhadap pengusaha bilyar di Kota Medan yang diduga menjadi korban pemerasan.
Ketika hal pemeriksaan terhadap 4 anggota dewan kota Medan itu kembali dipertanyakan kepada Kasipenkum Kejati Sumut Rizaldi, jawabannya tetap sama pemeriksaan masih berjalan
Sebagaimana diketahui, kasus ini berjalan sejak tahun 2025 lalu. Proses hukum nya berlangsung memang cukup alot.4 anggota DPRD Medan pada Agustus 2025 lalu, memenuhi panggilan Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) soal dugaan pemerasan terhadap pengusaha alasan kelengkapan perizinan berusaha dan pajak. Keempatnya hadir setelah sebelumnya sempat mangkir pada panggilan pertama.
Sesuai berita- berita media yang pernah melansir dan terus mengikuti perkembangan pemeriksaan terhadap 4 anggota dewan tersebut. Kejati Sumut telah memeriksa Sekretaris Komisi 3 DPRD Medan berinisial DRS dan anggota Komisi 3 DPRD berinisial GRF. Ketua Komisi 3 DPRD Medan berinisial SP dan anggota Komisi 3 berinisial EA.
Menanti Transparansi Penegakan Hukum
Berlarutnya proses penyelidikan tanpa kepastian hasil menimbulkan kekhawatiran akan transparansi penegakan hukum.
Di tengah sorotan publik, Kejati Sumut diharapkan segera memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum, terutama dalam menangani dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik.
Publik kini hanya menunggu satu hal: kepastian. Siapa yang bersalah, dan bagaimana hukum ditegakkan. ( SD / HS )
